Bikin Omzet Turun Hingga 30 Persen, Pelaku UMKM Gembira Pemerintah Larang TikTok Shop Jualan

Bikin Omzet Turun Hingga 30 Persen, Pelaku UMKM Gembira Pemerintah Larang TikTok Shop Jualan

Pelaku UMKM menyambut gembira keputusan pemerintah melarang TikTok Shop untuk melakukan transaksi penjualan. Diketahui, larangan TikTok Shop melakukan transaksi tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Arie F yang merupakan pedagang baju dan perlengkapan bayi menyampaikan, TikTok Shop telah menggerus pendapatannya selama ini.

Padahal, selama lima tahun berjualan secara online maupun berbagai platform e commerce, situasinya tidak seperti belakangan ini. "Saya senang adanya keputusan ini (larangan TikTok Shop), karena (TikTok Shop) dampaknya luar biasa, omzet saya bisa turun 30 persen, ditambah dua bulan ini makin turun," kata Arie saat dihubungi, Jumat (29/8/2023). Pelaku UMKM asal Bandung tersebut menyebut, TikTok Shop menjadi populer karena harga produk yang dijual sangat murah, di luar batas kewajaran.

Survei Elektabilitas Capres Terkuat di Jawa Timur, Anies Dapat Lonjakan Suara, Prabowo Masih Terkuat Hasil Survei Elektabilitas Capres Cawapres Terbaru Januari 2024, Cek Elektabilitas Paslon Terkuat Dengar Ceramah Istri Ustaz Solmed, Irfan Hakim Merinding: Ya Allah, Nggak Gitu juga Kali Bu April

Pesan Menohok Arzum Bule Istri Awan Petugas PPSU, Muak dengan Penjudi: Gak Ada Sejarahnya Jadi Kaya! Peta Elektabilitas Capres Terkuat Jawa dan Seluruh Indonesia, Survei Capres 2024 Jelang Pencoblosan Berita Populer Sulut: Kampanye Ganjar di Manado, Kolong Jembatan Soekarno Jadi Tempat Tinggal

Perlu Jadi Pertimbangan, Ini 4 Kriteria Rumah yang Cocok untuk Milenial dan Gen Z Kondisi tersebut, yang dinilai Arie membuat kekhawatiran para pelaku UMKM karena menekan pendapatanny. "Mereka juga lagi gencarnya promo dan bakar uang, lebih ekstrem dibilang predatory pricing," ucap Arie.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, TikTok Shop sudah merusak pasar dalam negeri. Untuk itu pemerintah memproteksi ruang bagi produk produk luar negeri dan UMKM. "Bayangkan sekarang orang jual dari luar misal jilbab yang untuk produk dalam negeri itu misal Rp 70.000 tapi impor dari negara sana Rp 5.000 ini ada apa? jangan sampai ini menghancurkan industri UMKM kita," kata Bahlil kepada wartawan di Kantor BKPM Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Selain itu, Bahlil menegaskan Tiktok harus mematuhi kebijakan yang berlaku di Indonesia. Terlebih hal itu tidak merugikan negara. "Ngapain bicara sama mereka (Tiktok), mereka harus ikut negara kalau hengkang biarkan hengkang," ungkapnya. Dikatakan Bahlil, pemerintah tengah mengatur ketentuan perdagangan seperti barang barang impor yang masuk akan dikenakan pajak.

"Jadi kita akan tata terkait tata kelola barang barang yang hasil close border yang ga bayar pajak kita minta masukkan gudang dulu. Pada saat keluar harus bayar pajak," ucap Bahlil "Itu kan enggak bijak dengan produk dalam negeri sementara yang dalam negeri transaksi bayar pajak, ada ada saja," imbuhnya. Diketahui, pemerintah telah resmi mengatur social commerce seperti TikTok Shop dan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

Permendag 31/2023 merupakan revisi dari Permendag 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Dalam Permendag 31/2023, disebutkan bahwa social commerce hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran. Kemudian, disebutkan bahwa guna menjaga persaingan usaha yang sehat, social commerce wajib melakukan beberapa hal.

Pertama, menjaga tidak ada hubungan antara sistem elektronik Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) dengan yang di luar sarana PMSE. Kedua, social commerce wajib menjaga data pengguna media sosial dan tidak boleh digunakan untuk PMSE atau perusahaan afiliasi.

Menteri Bahlil Cerita Cikal Bakal Indonesia Mulai Bangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik

Menteri Bahlil Cerita Cikal Bakal Indonesia Mulai Bangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan cikal bakal pemerintah mulai membangun ekosistem baterai kendaraan listrik. Ia bercerita pada awal awal dilantik sebagai Kepala BKPM, ia dipanggil oleh Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun cerita ini Bahlil sampaikan dalam acara diskusi berjudul "Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik" di Jakarta Selatan.

"Saya dipanggil oleh Pak Menko Luhut sama Pak Presiden tentang cadangan sumber daya alam kita. Waktu itu nikel. Nikel kita ini kan terbesar di dunia. 20 persen cadangan (dunia) ada di Indonesia," kata Bahlil dikutip pada Rabu (30/8/2023). Sepekan kemudian, Bahlil membaca artikel yang menyebutkan dunia sedang melakukan pergeseran habis habisan terhadap arah kebijakan pemakaian energi untuk mendorong energi hijau. "Di Eropa itu tahun 2019 sudah membuat suatu perencanaan. (Pada tahun) 2027, 60 70 persen mobilnya itu sudah mobil listrik," kata Bahlil.

Kerap Jadi Korban KDRT, Istri Bunuh Suaminya dan Suntikkan Racun ke Bagian Intim Dilaporkan Hilang, Sumarno Ternyata Dibunuh Istri Pakai Racun Rumput, Mayatnya Ditemukan Membusuk Soal dan Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 167 Aktivitas Kelompok: Masa Pendudukan Jepang

Kerap Dapat KDRT, Istri di Sumbar Racun Suami, Mayat Membusuk di Dekat Kandang Kambing Harga Emas Hari Ini Dibuka Dengan Angka Tinggi, Segini Rincian Harga Emas Selasa 30 Januari 2024 Halaman 3 POPULER SUMBAR: Istri Bunuh Suami Pakai Racun di Pasbar dan TPA Payakumbuh Belum Bisa Digunakan

PILU Alasan Baliah Ibu yang Viral Ngemis 'Aa Kasihan Aa': Beli Paket Internet Anak, Suami Tuna Rungu Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru, Surya Paloh Buka Bukaan Soal Peluang Anies Cak Imin Halaman all "Kemudian di China. Malah lebih agresif lagi di Timur Tengah. Bahkan termasuk Asia Tenggara. Sebentar lagi akan meninggalkan (energi) fosil," lanjutnya.

Bahlil pun mengatakan itu adalah cikal bakal pemerintah merumuskan dan konsisten serta fokus dalam mendorong kebijakan hilirisasi untuk ekosistem baterai kendaraan listrik. "Itu kira kira dasar berpikirnya," ujarnya. Ia kemudian mengatakan, dasar berpikir tidak bisa hanya dalam konteks teoritis. Maka dari itu, ia bersama Luhut membuat arah kebijakan secara teknis. "Tiba lah saat 2 November 2019, itu saya menandatangai MoU pertama saya waktu jadi pemerintah, dengan Hyundai," kata Bahlil.

"Itu tantangannya luar biasa karena ada beberapa negara lain melakukan lobi untuk itu tidak dilakukan. Tapi saya tidak menyebut negara mana yang melakukan. Tarik menariknya luar biasa sekali," sambungnya. Meski tekanan dari beberapa negara menjadi tantangan bagi Bahlil, ia senang waktu itu Jokowi tetap mendukungnya dan mengatakan padanya bahwa Indonesia tidak boleh diatur oleh negara manapun. Tantangan ternyata juga tak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dalam negeri.

"Hyundai waktu mau masuk itu minta ampun juga rumitnya. Jadi pemerintah kita ini, ya mungkin birokrasi ya saya tidak mau buka itu barang, tapi jujur saja tak seindah apa yang kita bayangkan," kata Bahlil. "Tapi apa ujungnya? Itu investasi Hyundai (pabrik) di Karawang 1,6 miliar dolar AS. Waktu petama masuk itu covid, tapi itu adalah MoU harus dipertanggungjawabkan untuk diimplementasikan. Alhamdulillah 2021 selesai. Jadi kita ini sudah berpikir maju duluan," tuturnya.