Sertifikasi ISO 27001 Tetapkan 3 Prinsip Kunci dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sertifikasi ISO 27001 Tetapkan 3 Prinsip Kunci dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) saat ini sangat penting bagi perusahaan, terutama yang berbasis digital, demi memastikan standar keamanan tertinggi di seluruh aspek usahanya. "Keamanan data menjadi hal yang tidak bisa dikompromikan di era digital," ungkap Reza Herdaning, Cyber Security Manager Evermos dikutip Jumat, 22 Desember 2023. Dia mengatakan, pada umumnya waktu yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi ISO 27001 adalah enam bulan.

Namun perusahaannya berhasil mendapatkan sertifikasi ini hanya dalam empat bulan, mulai dari tahap perencanaan awal, hingga proses audit oleh badan sertifikasi nasional. Dijelaskan, sertifikasi ISO 27001 menetapkan tiga prinsip kunci dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS), yaitu: Aspek Kerahasiaan Hanya orang yang berwenang memiliki hak untuk mengakses informasi.

Hasil Survei Elektabilitas Terbaru, Terjawab Capres Terkuat Jelang Pemungutan Suara 14 Februari Survei Capres 2024 Terbaru Hari Ini, Elektabilitas Paslon Terkuat di Jawa dan Seluruh Wilayah Sertifikasi ISO 27001 Tetapkan 3 Prinsip Kunci dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Pemkab Bireuen Tingkatkan Kesadaran Keamanan Informasi Melalui Literasi dan Implementasi ISO 27001 Sempat Digugat ke PN Sigli, Empat Anggota DPRK Pidie dari PDA Akhirnya Dilantik Serambinews.com Survei Capres Terkuat di Jawa Barat, Anies, Prabowo, dan Ganjar Geber Kampanye Akbar di Jabar

Tersertifikasi ISO 37001:2016, PT KPBN Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru, Surya Paloh Buka Bukaan Soal Peluang Anies Cak Imin Halaman all Aspek Integritas: Hanya orang yang berwenang dapat mengubah informasi, serta Aspek Ketersediaan: Informasi harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapan saja diperlukan.

Mengacu pada prinsip prinsip tersebut, terdapat sejumlah aspek kunci dalam kontrol keamanan sistem informasi yang ditekankan ISO 27001. Reza Herdaning mengatakan, pihaknya melibatkan tim lintas fungsional di seluruh jajaran perusahaan untuk menerapkan fungsi kontrol ini untuk memperoleh hasil yang holistik. Hal tersebut mencakup kontrol fisik demi emastikan keamanan fisik aset informasi, lalu kontrol organisasi demi embentuk proses dan kebijakan organisasi untuk mengelola keamanan informasi.

Selain itu juga kontrol personal demi mengimplementasikan langkah langkah untuk memastikan karyawan memahami dan mematuhi kebijakan keamanan. Berikutnya adalah kontrol teknologi, dengan menerapkan sistem teknologi untuk melindungi aset informasi. Reza mengatakan, sertifikasi ISO 27001 seperti yang didapatkan perusahaannya akan bisa memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi yang dijalankan di perusahaannya sesuai dengan standar global, sekaligus menunjukkan integritas perusahaan dalam menjaga kerahasiaan data pengguna.

"Pengguna Evermos memiliki tingkat literasi digital yang beragam. Banyak di antara mereka yang merupakan ibu rumah tangga dan underserved communities. Kami ingin siapa pun penggunanya, mereka dapat merasa aman saat berinteraksi di platform Evermos," imbuh Iqbal Muslimin, Co founder dan Chief of Sustainability Evermos. "Selain itu, penerapan keamanan data merupakan upaya yang signifikan dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan," lanjut Iqbal Muslimin.

PLN Paparkan Green Enabling Supergrid di Forum ASEAN Indo-Pacific

PLN Paparkan Green Enabling Supergrid di Forum ASEAN Indo-Pacific

Forum ASEAN Indo Pacific (AIPF) sebagai flagship dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 43 ASEAN dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Selasa (5/9/2023). Dalam kesempatan tersebut, di hadapan pemimpin negara anggota ASEAN, PT PLN (Persero) menegaskan komitmen aksi mencapai Net Zero Emission tahun 2060, akselerasi pengembangan energi terbarukan, hingga proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung Cirata. Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa ASEAN adalah pasar potensial dengan peluang investasi yang menjanjikan.

Namun, kawasan ini tidak imun terhadap tantangan dan potensi konflik. Sehingga untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai Epicentrum of Growth, pemerintah Indonesia melalui AIPF berupaya membangun kerja sama yang lebih luas dan bermanfaat dengan negara negara di kawasan Indo Pasifik. "AIPF punya agenda utama membangun infrastruktur hijau dan rantai pasok yang resiliance lewat hilirisasi industri. Pembangunan ekosistem kendaraan listrik adalah contoh konkret pembangunan rantai pasok kawasan," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Surat An Naba Ayat 1 40 dalam Arab dan Latin Beserta Terjemahannya Nasib Petugas Kebersihan Dulu Viral Dinikahi Bule, Kini Diceraikan Istri Imbas Kecanduan Judi Online Halaman 4 PLN Paparkan Green Enabling Supergrid di Forum ASEAN Indo Pacific

KEJUTAN Survei Terbaru, Elektabilitas Anies Muhaimin Unggul Jauh dari Ganjar Mahfud, Ini Hasilnya Halaman 3 Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, AIPF merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia membangun kerja sama di tingkat regional Asia Pasifik untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam forum ini, pemerintah ingin mendorong kolaborasi yang inklusif dan konkret antar lembaga publik, swasta dan BUMN.

Pembahasan forum ini akan difokuskan pada tiga bidang penting, yaitu infrastruktur hijau dan rantai pasokan yang andal, transformasi digital dan ekonomi kreatif, serta pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. "Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara aktif menjalin kerja sama dengan mitra global. Termasuk membentuk aliansi strategis untuk membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik, memperluas interkonektivitas lintas negara, serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur regional," kata Erick. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan tiga fokus utama PLN dalam forum AIPF adalah mendorong kerja sama antara negara maupun private sector untuk mewujudkan misi ASEAN dalam interkoneksi sistem kelistrikan.

PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan,” jelas Darmawan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru.

Sementara untuk ASEAN Power Grid, PLN telah sepakat dengan dua perusahaan listrik asal Malaysia, Sabah Electricity Sdn Bhd untuk mengembangkan interkoneksi Kalimantan Sabah dan Tenaga Nasional Berhad untuk mengembangkan interkoneksi Sumatera Semenanjung Malaysia melalui penandatanganan MoU pada acara ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke 41 dan ASEAN Energy Business Forum (AEBF) di Bali 25 Agustus lalu. “Kami yakin, mimpi besar ASEAN Power Grid ini dapat membawa kesejahteraan bagi negara negara Asia Tenggara. Impian ini tentunya dapat dicapai melalui kolaborasi,” ucap Darmawan. PLN juga mendukung penuh langkah pemerintah menjadi inisiator dalam transisi energi di komunitas negara negara Asia Pasifik. Pembangunan PLTS Terapung Cirata menjadi salah satu bukti konkret komitmen Indonesia dalam pengembangan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Darmawan memaparkan, PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp dibangun PLN berkolaborasi dengan perusahaan energi Masdar dari Uni Emirat Arab saat ini tengah memasuki proses finalisasi. PLTS yang menempati area seluas 200 hektar ini akan menghasilkan energi sebesar 245 juta kWh per tahun dan dapat memasok listrik setara untuk 50.000 rumah tangga. "Ini juga menjadi bukti bahwa PLN mampu menghadirkan skema kerja sama investasi yang menarik sehingga mampu mendorong minat investor untuk mengembangkan proyek EBT di wilayah lain,” tambah Darmawan.

Dana Bagi Hasil ke Daerah Berpotensi Berkurang Imbas Kebijakan Subsidi Gas Murah

Dana Bagi Hasil ke Daerah Berpotensi Berkurang Imbas Kebijakan Subsidi Gas Murah

Program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau kebijakan subsidi harga gas yang telah dijalankan sejak April 2020, dinilai dapat mengurangi pendapatan negara dan bagi hasil ke daerah. Selain itu, implementasi HGBT berisiko mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah kepada kontraktor. Adapun hasil evaluasi dampak fiskal digelar Kementerian Keuangan dalam program HGBT yang dipatok sebesar 6 dollar AS per MMBTU, negara kehilangan penerimaan sebesar Rp 29,4 triliun.

Rinciannya, subsidi harga gas di 2020 sebesar Rp 16,5 triliun sementara di 2022 sebesar Rp 12,9 triliun. Staf Khusus Menteri Keuangan Candra Fajri Ananda mengatakan, dana dari APBN itu digunakan pemerintah untuk membayar hak kontraktor migas. Sesuai ketentuan dalam kebijakan HGBT, pemerintah wajib menanggung biaya selisih harga dengan mengurangi jatah keuntungan penjualan gas negara sehingga tidak membebani jatah atau keuntungan kontraktor.

“Menurunnya penerimaan bagian negara tersebut tentu saja akan berpotensi mengurangi besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Gas Bumi yang akan dibagi terutama ke daerah daerah penghasil," kata Candra dikutip dari Kontan, Kamis (24/8/2023). Gelar Operasi Pasar Murah di Pasar Besar Kota Madiun, Mendag Zulkifli Hasan Bagikan Beras Gratis Pasar Kliwon Pagu, Pasar Hewan Sentra Jual Beli Kambing di Kabupaten Kediri

Timnas AMIN Lantik Juru Bicara Aceh Utara Pengakuan Anggota KPPS di Lampung Utara soal Pemotongan Uang Transportasi Barito Putera U20 Puncaki Klasemen Grup A Putaran Pertama EPA Liga 1 Beda Nasib Barito Putera U18 Halaman all Banjarmasinpost.co.id

Dinkes Temukan Tiga Bahan Pangan di 2 Pasar Kota Tangerang Positif Mengandung Formalin Lembaga Survei Rilis Elektabilitas Anies,Prabowo dan Ganjar Jelang Debat Capres 2024 Perlu Jadi Pertimbangan, Ini 4 Kriteria Rumah yang Cocok untuk Milenial dan Gen Z

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya itu juga mengatakan, selain penurunan penerimaan bagian negara, implementasi HGBT bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah kepada sejumlah kontraktor di beberapa wilayah kerja. Hal ini karena jumlah penerimaan bagian negara di suatu wilayah kerja lebih kecil dibandingkan kewajiban pemerintah untuk menutup kekurangan bagian kontraktor dan penurunan penerimaan bagian negara. Berdasarkan evaluasi Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tujuh industri penerima HGBT pada 2020 hingga 2022 memang cenderung meningkat.

Namun, peningkatan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan HGBT namun juga karena volatilitas harga komoditas di masa pandemi. Di sisi lain, Candra menambahkan, penyerapan tenaga kerja pada tujuh industri penerima HGBT pada periode terebut justru menurun. Pada 2020, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 127.000 orang. Pada 2021 dan 2022, jumlah tenaga kerja yang terserap turun masing masing menjadi 121.500 orang dan 109.200 orang.

Candra memperkirakan, implementasi kebijakan HGBT dalam jangka pendek masih akan membuat negara mengalami kehilangan penerimaan. Itu sebabnya, tim evaluasi kebijakan HGBT perlu memikirkan exit strategy yang jitu agar kebijakan HGBT dalam jangka menengah panjang bisa memberikan dampak positif alias net gain. "Ini untuk menjaga penerimaan bagian negara tidak terus turun dan mengoptimalkan peran tujuh sektor industri penerima HGBT dalam mendorong penerimaan pajak yang bisa berdampak terhadap perekonomian," kata Candra. (Yudho Winarto/Kontan)

Eks Sesmen BUMN Said Didu Sebut Hilirisasi Pertambangan Hanya Untungkan Pihak Asing

Eks Sesmen BUMN Said Didu Sebut Hilirisasi Pertambangan Hanya Untungkan Pihak Asing

Eks Sekretaris Menteri (Sesmen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu memberikan kritik terhadap program hilirisasi yang kini tengah didorong oleh Pemerintah Indonesia. Said menilai, program hilirisasi khususnya komoditas sumber daya mineral hanya menguntungkan pihak tertentu, salah satunya China. "Saya tidak punya harapan sama sekali kalau rezim ini dilanjutkan dan akan menyelamatkan bangsa ini. Karena mereka anti industrialisasi, yang ada mengeksplorasi sumber daya alam untuk kenikmatan mereka," ungkap Said dalam diskusi daring bertema Hilirisasi, Industrialisasi dan Ekonomi Arah Baru, Jumat (7/7/2023).

Ia melanjutkan, China disebut sebut sebagai penikmat yang dibungkus dengan 'diksi' hilirisasi. Terdapat 3 alasan yang membuat Said cukup yakin. Pertama, adanya kasus ekspor ilegal 5,3 juta bijih (ore) nikel ke Cina sepanjang Januari 2020 hingga Juni 2022. Kedua, disebutkannya bahwa sekitar 90 persen fasilitas peleburan hasil tambang atau smelter, dikuasai oleh China. Bahkan, smelter smelter tersebut diberi kebebasan jenis pajak.

Kunci Jawaban Uji Kompetensi Bab 1 PKN Kelas 12 Halaman 32: Jelaskan Konsep Hak Asasi Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 92 93: Menganalisa Teks Editorial Ekonom Sebut Hilirisasi Nikel Cuma Untungkan China, Stafsus Menkeu Merespons

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Halaman 91 dan 92: Teks Editorial Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 92: Jelaskan Pengaruh Negatif Kemajuan Iptek bagi Indonesia Halaman 4 Ketiga, pembelian bijih nikel dari dalam negeri oleh smelter China dihargai dengan nominal yang lebih murah.

"Tidak ada artinya mengolah bahan tambang tapi tidak dinikmati oleh bangsa. Itu bukan hilirisasi, itu adalah menyerahkan sumber daya alam ke negara lain dengan bungkus hilirisasi. Itu yang terjadi sekarang," pungkasnya. Pernyataan Said Didu ini merupakan respon atau tanggapan dari kabar yang beredar sebelumnya, di mana KPK menerima informasi adanya dugaan ekspor atau pengiriman 5,3 juta ton ore nikel ilegal ke Cina. 5,3 juta ton ore nikel ilegal ini diduga diekspor ke Cina selama lebih dari dua tahun.

"Dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2022," ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria dalam keterangannya, Sabtu (24/6/2023). Berdasarkan hasil penelusuran KPK, ekspor bahan baku tambang ilegal tersebut tercatat dalam situs resmi otoritas penanganan bea dan cukai Tiongkok. Hal itu, terlihat dari kode sandi Indonesia yang tercatat di situs resmi bea cukai Cina.

"(Terlihat dari, red) partner atau negara asal 112 (Indonesia, red)," kata Dian. Adapun ore nikel yang diekspor secara ilegal ke Cina tersebut diduga berasal dari tambang yang berada di Sulawesi dan Maluku Utara. Di mana, dua daerah tersebut merupakan penghasil tambang terbesar di Indonesia.

Ekspor bahan baku tambang tersebut diketahui melanggar perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab sebelumnya, Jokowi telah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2019.